Tolak TKA Cina, Ratusan Ribu Buruh Akan Lakukan Unjuk Rasa Besar-Besaran


FAKTANEWS.NET - Ratusan ribu pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan aksi besar-besaran, Senin (6/2/2017) mendatang. Selain akan dipusatkan di Jakarta, aksi serupa juga akan digelar di 22 provinsi di seluruh Indonesia untuk menolak keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China.

"Aksi 6 Februari digelar untuk menolak keberadaan tenaga kerja asal China," kata Presiden KSPI, Said Iqbal di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Said menegaskan,  aksi 6 Februari 2017 bukan upaya makar untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Aksi digelar karena jumlah tenaga kerja asal China yang semakin membludak. Fakta di lapangan jumlah tenaga kerja asal China mencapai ratusan ribu. Sehingga bisa mengancam tenaga kerja Indonesia mencari pekerjaan.

"Aksi juga digelar untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan pekerjaan sesuai amanat UUD 45," tegasnya.

Said menuturkan, selama ini data tenaga kerja asal China yang di pegang Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Oleh karenanya Menaker yang menyebut jumlah tenaga kerja China ada 21 ribu adalah palsu. Karena faktanya dilapangan lebih dari itu.

Said menilai, ketidaksesuaian data yang di miliki Kemenaker dengan fakta di lapangan bisa terjadi karena pemerintah yang tidak aktif terjun langsung dalam mendata tenaga kerja. Selama ini Kemenaker pasif menunggu laporan dari Dinas Tenaga Kerja baik yang ada di Provinsi, Kabupaten atau Kota.

Menggugat

Terkait dengan semakin banyaknya  TKA China, sambung Said, pihaknya juga akan melakukan gugatan masyarakat (citizen lawsuit) secara serempak pada 20 Pengadilan Negeri (PN) di 20 provinsi di Indonesia. Gugatan diajukan karena hak konstitusi warga telah diabaikan pemerintah dalam mendapatkan lapangan pekerjaan.

Said mengklaim adanya ratusan ribu tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dengan tidak sesuai ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu pekerja tanpa keahlian. Terdapat pelanggaran pada UU Nomor 13 Tahun 2003 yang mengharuskan tenaga kerja asing hanya untuk pekerja yang memiliki keahlian atau skillworker.  "Sementara TKA asal China saat ini  lebih banyak tanpa keahlian alias unskill worker," ungkapnya.

Untuk mengetahui jumlah TKA China sebenarnya, ujar Said, maka pihaknya akan membentuk posko pengaduan di kawasan industri Pulogadung, Jakarta Timur. Selain itu, pihaknya juga meminta DPR untuk membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas keberadaan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia.

Selain itu, lanjut Said, pihaknya juga akan mengajukan Judicial Review (JR) terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentag upah buruh. JR dilakukan karena selama ini upah pekerja di Indonesia paling rendah jika dibandingkan dengan Thailand, Filipina dan Vietnam. "Kita (Indonesia) hanya diatas Laos, Kamboja, dan Myanmar," jelasnya.

Presiden Asosiasi Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat mengatakan, saat ini keberadaan TKA China di Indonesia memang sangat mengecewakan. Harga pemerintah fokus untuk meningkatkan pekerjaan bagi rakyatnya bukan malah mendatangkan ribuan TKA China yang tidak memiliki keahkian. Jika pun TKA China hendak bekerja di Indonesia harus tenaga ahli bukan tanpa keahlian.

Sumber : harianterbit

Subscribe to receive free email updates: