Pembangunan Ekonomi Tidak Lagi Pro Rakyat, Nawacita Digusur Oleh Agenda Neoliberal


FAKTANEWS.NET - Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menilai, arahan Presiden Jokowi untuk memperkuat ekonomi nasional menghadapi persaingan global, semakin menjauh dari Nawa Cita. Pemerintah seperti melupakan kepentingan rakyat dan lebih pro kepentin­gan pemodal. Posisi rakyat kecil kian sulit.

Sekjen LMND Arif Hidayatullah mengatakan, meski pemerintah menyatakan akan mem­perkuat perekonomian nasional, pada praktiknya kebijakan yang diambil pemerintah justru berto­lak belakang.

“Misalnya produk kebijakan yang melanggengkan politik upah murah, ini jelas mengan­cam daya beli masyarakat. Atau program pengampunan pajak di saat penerimaan negara tidak sesuai target,” katanya.

Menurut Arif, kebijakan upah murah, pengampunan pajak, dan rencana menambah utang luar negeri adalah bentuk agenda neoliberal. Hadirnya menteri-menteri yang bermazhab neo­liberal semakin mempersulit dilaksanakannya Nawa Cita.

“Menambah utang dan me­motong anggaran untuk rakyat demi pembangunan infrastruktur adalah bukti hancurnya Nawa Cita,” ujarnya.

Dalam situasi ekonomi global yang sedang sulit seperti saat ini, pemerintah harus konsep pem­bangunan ekonomi mengarah pada kebutuhan rakyat. Bukan untuk kepentingan pengusaha atau pemodal. “Pembangunan infrastruktur misalnya, apakah itu untuk kepentingan rakyat banyak? Tentu saja bukan,” sebutnya.

Selama ini pembangunan in­frastruktur terbukti hanya men­guntungkan para pemodal agar mereka dapat melakukan pendis­tribusian barang dengan lebih cepat dan tidak memerlukan ongkos yang mahal. Tentunya keuntungan yang diperoleh juga besar, karena pemerintah sudah menetapkan kebijakan upah murah bagi kaum buruh.

LMND mengusulkan, jika berbicara soal pembangunan ekonomi nasional, Pemerintah harus mengimbangi pemban­gunan infrastruktur dengan pembangunan industri yang bertujuan untuk kepentingan nasioal, penguasaan aset-aset strategis serta memberikan pajak progresif pada perusahaan asing dan kaki tangannya.

Dari situlah kemudian upah layak nasional dapat diterapkan tanpa dikte dari para pemodal yg hari ini terjadi. “Dengan demikian semangat Nawa Cita tentang kemandirian ekonomi serta mengurangi utang luar negeri bisa tercapai,” tandas Arif.

Sebelumnya, presiden meng­ingatkan pentingnya upaya pengendalikan inflasi sembari mengejar pertumbuhan ekono­mi. Pasalnya, inflasi yang ting­gi bisa menggerus daya beli masyarakat.

“Jangan bangga dulu dengan pertumbuhan ekonomi kalau tidak bisa mengendalikan in­flasi,” kata presiden di Jakarta, Kamis (4/8).

Menurut Jokowi, pertumbu­han ekonomi yang tinggi harus diiringi dengan tingkat inflasi yang lebih rendah. Dengan de­mikian, daya beli masyarakat cukup untuk membeli barang-barang kebutuhannya.

“Pilih mana? Pertumbuhan ekonomi 6 persen tetapi inflasi 8,53 persen atau pertumbuhan ekonomi 4,9 persen tetapi inflasi 3,5 persen. Pilih yang kedua. Hati-hati. Jangan hanya me­lihat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Sumber : rmol

Subscribe to receive free email updates: