Menyedihkan, Pemerintah Indonesia ABSTAIN Saat Voting Pelanggaran HAM Suriah di PBB


FAKTANEWS.NET - Kepala Badan Kemanusiaan PBB menyesalkan terjadinya  penderitaan yang meluas di  Suriah, di mana orang menghadapi kondisi kesedihan dan kelaparan yang menakutkan.

Kepala Badan Kemanusiaan PBB telah mengeluarkan seruan  keras dan menggalang kekuatan dunia untuk menghidupkan kembali gencatan senjata di Suriah untuk mengakhiri penderitaan luar biasa yang telah menyebabkan jutaan orang menghadapi kehancuran, kematian dan kelaparan.

Stephen O'Brien, koordinator urusan kemanusiaan dan bantuan darurat PBB mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan  kesempatan untuk perdamaian di Suriah,

"Kita semua harus malu ini terjadi di bawah pengawasan kita," kata Stephen O'Brien kepada Dewan Keamanan PBB dalam pertemuan mengenai krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh perang yang sudah berlangsung selama lima tahun ini.

Sementara, meskipun jumlah konvoi kemanusiaan melintasi perbatasan dan garis batas peperangan telah meningkat, O'Brien mengatakan bahwa hal tersebut belum cukup untuk membantu mengurangi penderitaan warga Suriah.

 "Akses yang sulit menyebabkan warga sipil menderita kelaparan dan tidak ada bantuan medis,"  ungkap O'Brien.

O'Brien juga mengkritik pemerintahan Bashar al-Assad yang melarang masuknya truk pembawa obat-obatan dan perangkat medis. Ia menyebut rezim al-Assad telah melakukan praktek tidak manusiawi dan memberi peringatan keras  rezim Presiden Bashar al-Assad bahwa mereka bertanggung jawab atas apa yang disebut PBB sebagai pelanggaran HAM berat.


Pihak Dewan Keamanan PBB sendiri, telah mengeluarkan resolusi untuk mendukung penghentian permusuhan dan menyerukan dimulainya kembali pembicaraan politik . Dalam resolusi bernomer registrasi S/RES/2268 tertanggal 26 Februari 2016 tersebut, jelas tertulis PBB mendukung segala upaya maksimal untuk menghentikan krisis di Suriah.

 Sayangnya, upaya dan seruan Dewan Keamanan PBB tersebut tidak mendapat respon cukup baik dari pemerintah Indonesia.Bahkan, dalam sebuah voting yang dilakukan PBB terkait pelanggaran HAM berat di Suriah, pemerintah Indonesia mengambil sikap abstain.

Abstainnya Indonesia dalam voting tersebut seperti sebuah tamparan keras bagi rakyat Suriah yang selama ini secara sporadis mendapat bantuan kemanusiaan dari berbagai kelompok masyarakat di Indonesia.

Selama ini, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim yang besar dikenal sangat aktif memberikan bantuan kemanusiaan ke berbagai negara yang tengah mengalami konflik kemanusiaan. Sehingga, tentu tidak terbayangkan jika ternyata sikap pemerintah Indonesia di Dewan Keamanan PBB tidak merepresentasikan tindakan umat muslim dan rakyat Indonesia.

Gembar gembor janji Jokowi untuk membantu memerdekakan Palestina, hingga kini masih berupa isapan jempol belaka. Apalagi untuk Suriah. Jauh panggang dari api.

Apapun alasannya, yang jelas, sikap pemerintah Indonesia telah membuat Indonesia dicap sebagai negara pendukung kekejaman rezim al-Assad. Mengutip pernyataan Malcomite, sebuah akun yang melaporkan perkembangan Suriah terkini,  Indonesia adalah sekutu bagi rezim Bashar al-Assad. Sebuah julukan yang mengerikan.

"Sikap pemerintah ini mencerminkan sikap presidennya, bukan sikap rakyatnya...," tulis aktivis sosial media @HartotoS.

"Pak @jokowi ttg pelanggaran HAM syria ini kalo abstain ya KETERLALUAN SEKALI!! kejadian di syria sangat kejam dan biadab!!! INGAT ITU!!!" kritik netizen @champbrb.

"Indonesia kini penguasanya tdk punya nurani..jd apa yg terjadi di Suriah..tdk pernah peduli.." kata netizen @susan1612.

Sumber : portalpiyungan

Subscribe to receive free email updates: