Lanjutkan Kasus BLBI, KPK Ditantang Periksa Megawati


FAKTANEWS.NET - Komitmen KPK melanjutkan kasus korupsi penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) patut diapresiasi, namun keberanian pimpinan KPK memeriksa mantan Presiden Megawati Soekarno Putri layak diragukan. Padahal Mega selaku penerbit Surat Keterangan Lunas (SKL) pada koruptor BLBI, semestinya diperiksa untuk membuat terang perkara.

Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi  ragu jika KPK yang akan memanggil mantan presiden ke 5 Megawati Sukarnoputri terkait dugaan korups penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. KPK hanya berani memeriksa para pembantu Mega ktika menjabat presiden antara lain mantan Menteri BUMN, Laksamana Sukardi, Menteri Koordinator Perekonomian, Dorodjatun Kuntjoro Jakti, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Abdurahman Wahid, Rizal Ramli.

"Mana berani KPK periksa Megawati. Sama Ahok (Gubernur DKI Jakarta) saja KPK mencret ketakutan banget. Apalagi sama Megawati maka KPK akan lebih takut," papar Uchok kepada Harian Terbit, Minggu (26/6/2016).

Ketakutan KPK memeriksa Megawati, ujar Uchok, karena komisioner KPK ara Agus Rahardjo tidak memiliki nyali dan berani sebagaimana perintah undang undang. Apalagi komisioner KPK yang saat ini  kebanyakan berlatar belakang birokrat atau PNS sehingga paradigma penegakan hukumnya selalu ingin mencari selamat.

"Kalau sudah BLBI, KPK pasti memalingkan muka untuk OTT agar isu bergeser atau penangkapan tangan kasus yang kecil kecil," ungkapnya.

Sebelumnya Rachmawati Soekarnoputri saat menyambangi Gedung KPK bersama beberapa koleganya juga mempertanyakan mengapa kasus BLBI yang sepertinya sama sekali tidak disentuh KPK.

"Ini cukup lama, tetapi tidak tersentuh oleh KPK. Karena itu persoalan akumulatif, negara rugi Rp700 triliun. Setiap tahun negara membayar Rp60 triliun, itu pajak dari rakyat. Sangat tidak adil," katanya.

Menurut Rachmawati, tidak hanya koruptor, pembuat kebijakan yang mengeluarkan kebijakan tersebut juga harus ditindak. Dia mengutip pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebut, skandal BLBI menyengsarakan masyarakat Indonesia seumur hidup.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memang menegaskan, pengusutan kasus dugaan korupsi terkait penerbitan SKL BLBI yang menelan kerugian negara senilai Rp138,7 triliun tidak akan berhenti. "KPK tidak memiliki kewenangan menutupnya. Ini soal efisien karenanya saya dapat pastikan bahwa kasus BLBI ini akan terus berjalan," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam siaran persnya, akhir pekan lalu.

Saut juga memnita agar publik tidak perlu mendesak KPK untuk terburu-buru dalam menangani kasus tersebut karena diperlukan bukti-bukti yang cukup guna menangani kasus yang disebut-sebut menguntungkan puluhan pihak swasta itu.

"Kami melihat tidak kendala dalam menyelidiki kasus itu, tetapi memang perlu kesabaran," katanya.

Seperti yang diketahui bahwa BLBI merupakan skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat krisis moneter tahun 1998. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, BI menyalurkan BLBI sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank.

Hasil audit BPK menyebutkan, dari Rp147,7 triliun dana BLBI yang dikucurkan, Rp138,7 triliun dinyatakan merugikan negara. Hal tersebut terjadi lantaran penggunaan dana talangan yang tidak jelas peruntukan dan pertanggungjawabannya.

Menurut mekanisme penerbitan SKL yang dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres 6/2002, selain mendapatkan masukan dari Menteri BUMN, Presiden Megawati juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan, Boediono, dan Menko Perekonomian, Dorodjatun Kuntjoro Jakti.

Surat Keterangan Lunas (SKL) sendiri berisi pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya. Hal itu berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, atau yang lebih dikenal dengan Inpres tentang release and discharge.

Sumber : harianterbit

Subscribe to receive free email updates: