Dalam 7 Hari Ahok Tidak Lengser Akan Ada Demo Besar-besaran di Jakarta


FAKTANEWS.NET rasa mulai berlangsung ricuh pada pukul 15.00. Saat itu, massa dari Forum Betawi Rempug (FBR), Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU), dan Laskar Luar Batang menyerang polisi dengan melempar batu, kayu, dan botol bekas.
Keributanpun tidak dapat terhindari.
Kaca halte bus transjakarta Kuningan Madya di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, pecah akibat lemparan batu pengunjuk rasa, Jumat (20/5/2016). Massa yang mengamuk melempari polisi ke segala arah.

Kaca Halte Tranjakarta Kuningan Madya pecah akibat lemparan pengunjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/5/2016).
KACA HALTE TRANJAKARTA KUNINGAN MADYA PECAH AKIBAT LEMPARAN PENGUNJUK RASA DI DEPAN GEDUNG KPK, JAKARTA, JUMAT (20/5/2016).

Tak hanya itu, berbagai fasilitas umum termasuk Gedung KPK juga menjadi sasaran perusakan massa.
Sejumlah penumpang bus transjakarta terlihat menjauh dari halte karena takut terkena lemparan batu.
Lalu lintas di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/5/2016) sore, lumpuh total. Akses di empat jalur di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, ditutup. Tak ada kendaraan yang dapat melintas.
Hingga pukul 16.30 WIB, situasi di depan Gedung KPK belum juga kondusif. Para pengunjuk rasa masih berupaya menyerang polisi antihuru-hara yang berjaga.

Pengunjuk rasa melempari polisi dan Gedung KPK, Jumat (20/5/2016).
PENGUNJUK RASA MELEMPARI POLISI DAN GEDUNG KPK, JUMAT (20/5/2016).

Sebelum ke Gedung KPK, mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI. Di sana, mereka juga melempar batu dan botol air mineral ke arah aparat kepolisian yang berjaga.
Mereka menuntut Basuki Tjahaja Purnama diturunkan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Para pendemo mendesak DPRD DKI Jakarta segera melakukan hak menyatakan pendapat atau HMP kepada Ahok.
Alasannya, beberapa kebijakan Ahok dinilai melanggar undang-undang, seperti penggusuran permukiman warga di Kampung Pulo, Kalijodo, Pasar Ikan, dan Kampung Akuarium. Kemudian juga mengenai rendahnya serapan APBD tahun 2014-2015 serta pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Di depan Gedung DPRD DKI para demonstran menyampaikan unek-unek mereka kepada Wakil Ketua DPRD DKI.
Mereka memprotes anggota DPRD DKI Jakarta yang dinilai gagal menurunkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat hak angket beberapa waktu lalu.

Massa demonstran dari Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) menggedor-gedor pagar Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (20/5/2016). Mereka menuntut DPRD DKI Jakarta melakukan hak menyatakan pendapat (HMP) ternyata Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
MASSA DEMONSTRAN DARI ALIANSI MASYARAKAT JAKARTA UTARA (AMJU) MENGGEDOR-GEDOR PAGAR GEDUNG DPRD DKI JAKARTA, JUMAT (20/5/2016). MEREKA MENUNTUT DPRD DKI JAKARTA MELAKUKAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT (HMP) TERNYATA GUBENUR DKI JAKARTA BASUKI TJAHAJA PURNAMA.

“Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) bersatu dengan sesepuh FBR (Front Betawi Rempug) dan organisasi kepemudaan mengikuti aksi ini. Anggota DPRD DKI Jakarta jangan loyo sama Ahok, jangan biarkan rakyat miskin digusur,” kata seorang bernama Rijal yang berdiri di atas mobil komando.
“Jangan karena tersandera reklamasi, HMP tidak terlaksana, rakyat menunggu DPRD. Kalian DPRD jangan cuma duduk di gedung mewah, lakukan hak kalian untuk panggil Ahok,” kata Rijal dengan suara makin kencang.
Para pengunjuk rasa semakin riuh dan menggedor-gedorkan pagar Gedung DPRD DKI Jakarta. Tak hanya itu, mereka juga melempar batu dan botol air mineral ke arah aparat kepolisian yang berjaga.
Akhirnya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik dan Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif menemui perwakilan pengunjuk rasa.
Rika, perwakilan Srikandi AMJU dari Pademangan, terus berorasi dari atas mobil komando. Sama seperti Rijal, dia juga mengungkapkan kekesalannya terhadap anggota DPRD DKI Jakarta.

Demo depan KPK oleh Aliansi Masyarakat Jakarta Utara dan organisasi lainnya. Massa menuntut KPK menangkap Ahok. Selasa (3/5/2016)
DEMO DEPAN KPK OLEH ALIANSI MASYARAKAT JAKARTA UTARA DAN ORGANISASI LAINNYA. MASSA MENUNTUT KPK MENANGKAP AHOK. SELASA (3/5/2016)

“Rakyat sudah mengantarkan Anda wakil rakyat, kok kita dibiarkan digusur sama Ahok? Di mana anggota Dewan yang terhormat, kalian duduk enak di dalam, lupa sama rakyatnya,” seru Rika menggunakan pengeras suara.
“Masak satu orang Ahok saja enggak bisa dilawan sih sama DPRD? Padahal, DPRD ini dikatain Dewan Perampok,” ujar salah seorang perwakilan warga, Julius, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jumat (20/5/2016).
“Saya suka pikir kenapa ya karena satu Ahok saja begini. Ahok enggak ada hebatnya kok. Hoki saja diajak Jokowi jadi wakil,” ujar Julius.
“Tetapi saya pikir, kalau sudah jadi anggota DPRD tapi enggak berani lawan Si Ahok, ya sayang juga kayaknya. Ini masalah kehormatan lho,” tambah dia.
Warga lainnya mengatakan bahwa unjuk rasa yang mereka lakukan hari ini merupakan demo kedua.
Mereka meminta anggota Dewan segera menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menggulingkan Ahok.
“Ini adalah aksi kedua kita, peringatan kedua kita. Ibaratnya ini setingkat dengan SP 2! Kita enggak main-main dengan masalah ini. Ahok layak dinonaktifkan!” ujar warga itu.

Aliansi Masyarakat Jakarta Utara kembali melakukan demo di depan Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (20/5/2016).
ALIANSI MASYARAKAT JAKARTA UTARA KEMBALI MELAKUKAN DEMO DI DEPAN GEDUNG DPRD DKI, JALAN KEBON SIRIH, JUMAT (20/5/2016).

Mendengarkan keluhan warga ini, anggota DPRD DKI menanggapinya dengan santai.
Taufik naik ke atas mobil komando untuk mengajak warga masuk dan berdiskusi di dalam Gedung DPRD DKI.
“Saya paham betul yang Anda suarakan. Saya mohon maaf kalau teman-teman DPRD belum hadir dan saya mewakili teman-teman lain. Apa yang Anda sampaikan jadi bahwa saya dan akan disampaikan ke teman-teman lain,” ujar Taufik melalui pengeras suara di depan Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (20/5/2016).
“Tidak bisa! Tidak bisa!” teriak warga dari bawah mobil.
Mereka mempertanyakan absennya anggota Dewan yang lain.
“Jadi, maunya apa?” tanya Taufik.
“Ahok ditimpukin, baru beres!” teriak warga.
Setelah itu, Taufik memanggil anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra lainnya, Syarif, untuk naik ke atas mobil. Setelah itu, Taufik mengajak warga untuk masuk ke dalam gedung dan berdiskusi.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, menemui demonstran yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Jakarta Utara di depan Gedung DPRD DKI, Jumat (20/5/2016).
WAKIL KETUA DPRD DKI JAKARTA, MOHAMAD TAUFIK, MENEMUI DEMONSTRAN YANG MENAMAKAN DIRI ALIANSI MASYARAKAT JAKARTA UTARA DI DEPAN GEDUNG DPRD DKI, JUMAT (20/5/2016).

“Begini, jangan ada yang anarkistis, rumah ini rumah Saudara. Sudah betul Saudara ke DPRD dan sudah betul apa yang Anda minta. Kita akan diskusikan di dalam,” ujar Taufik.
“Bohong… bohong!” teriak warga.
“Dua puluh orang silakan masuk ke lobi ya,” ujar Taufik.
“Enggak bisa! Harus semua,” jawab warga.
“Kalau semua tidak muat tempatnya, sayang. Pimpinan demo Saudara sudah katakan 30 orang, 30 orang akan saya terima,” ujar Taufik.
Dalam kesempatan itu Taufik berjanji akan berkomunikasi dengan semua fraksi di DPRD DKI Jakarta untuk menghidupkan kembali hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Namun, janji saja tidak cukup, warga memaksa Taufik untuk membuat surat perjanjian akan menindaklanjuti tuntutan mereka itu dalam waktu satu pekan.
“Pak, begini saja, Pak. Kalau bisa kita bikin surat tertulis saja,” ujar salah seorang warga.
“Gini saudara-saudara, kita mau melakukan sesuatu yang baik harus dengan cara yang betul. DPRD punya mekanisme. Saya berjanji ke saudara akan mengomunikasikan ini dengan semua fraksi,” ujar Taufik.
Namun, warga tetap berkeras. Akhirnya salah seorang warga mulai menulis surat perjanjian di atas selembar kertas. Surat tersebut ditulis tangan. Warga juga tidak menyediakan meterai. Anggota DPRD DKI lainnya, Ramli, menandatangani surat itu. Namun, Taufik tidak menandatangani sampai dia keluar gedung. Di luar gedung, Taufik kembali diminta menandatangani surat tersebut.
Akhirnya Taufik menandatanganinya. Isi surat tersebut adalah meminta anggota DPRD DKI mengadakan rapat paripurna untuk menurunkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam waktu satu pekan. Jika tidak, warga akan kembali membawa massa yang lebih banyak.
Taufik lalu mengatakan bahwa satu pekan ke depan dia baru akan mengomunikasikan hal ini kepada semua fraksi. Tidak mungkin Ahok bisa diturunkan begitu saja dalam waktu satu pekan. Taufik pun tidak masalah jika warga kembali datang lagi pekan depan.
Kemudian pada pukul 14.30, mereka membubarkan diri dan melanjutkan aksi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aksi masa di depan gedung KPK
AKSI MASSA DI DEPAN GEDUNG KPK
Aksi masa di depan gedung KPK
AKSI MASSA DI DEPAN GEDUNG KPK
Sumber : republikana

Subscribe to receive free email updates: